Sebanyak 60 OBH Jalin Kerjasama dengan Kemenkumham Jateng

    Sebanyak 60 OBH Jalin Kerjasama dengan Kemenkumham Jateng
    Kemenkumham Jateng Kerja Sama dengan 60 OBH, Beri Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat

    SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah gandeng 60 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada orang atau kelompok orang miskin. Hal tersebut dilakukan melalui Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024, Kamis (25/01/2024).

    Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto mengatakan bahwa Pemberian bantuan hukum merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia.

    Dalam sambutannya di Aula Kresna Basudewa, Kakanwil menegaskan pemberi bantuan hukum tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang lembaga, hanya bisa dilaksanakan oleh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa OBH sejak awal harus diniatkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan harus dikesampingkan niat untuk mencari keuntungan dalam program pemberian Bantuan Hukum.

    “Bapak Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan harapannya kepada pengurus OBH agar bahu membahu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Layanan Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ” ujar Tejo.

    Ia menjelaskan, di dalam Standar Layanan Bantuan Hukum terdapat hak dan kewajiban baik OBH maupun masyarakat miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum, dan tugas Panwasda memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat terpenuhi dengan semestinya.

    “Diharapkan, Bapak/Ibu pelaksana pemberian Bantuan Hukum untuk dapat menjaga integritas, menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan niat baik dan ketentuan yang berlaku, ” pesannya.

    Sebagai penutup, Kakanwil juga berharap adanya peran dan dukungan baik dari Pemerintah Daerah maupun lembaga aparat penegak hukum yang ada di wilayah, baik melalui APBN maupun APBD, untuk bersinergi membangun sistem penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum yang akan mewujudkan perluasan akses keadilan untuk masyarakat miskin.

    Perlu diketahui, untuk Tahun Anggaran 2024 ini, melalui 60 OBH di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum sejumlah Rp. 5.248.240.000, 00 yang merupakan anggaran Bantuan Hukum terbesar kedua di Indonesia.

    (N.Son/***)

    jawa tengah semarang kemenkumham jateng kemenkumham jateng terkini kakanwil kemenkumham jateng tejo harwanto tejo harwanto 60 obh jateng berita dan informasi jateng terkini dan terbaru hari ini berita kemenkumham jateng terkini dan terbaru hari ini berita dan informasi semarang terkini dan terbaru hari ini kumpulan berita dan informasi kemenkumham terkini berita utama kemenkumham jateng terkini kemenkumham https://jateng.address.co.id/kemenkumham-jateng-gandeng-60-organisasi-bantuan-hukum-gratis-kepada-masyarakat
    Narsono Son

    Narsono Son

    Artikel Sebelumnya

    Petugas Lapas Semarang, Nafis Chilmi ikuti...

    Artikel Berikutnya

    Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Masyarakat Muntilan Gelar Doa Bersama untuk Kemenangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin
    Hendri Kampai: Indonesia Hanya Butuh Pemimpin Jujur yang Berani
    Lapas Cilacap Siap Sukseskan Pilkada 2024 Berjalan Aman dan Tertib

    Ikuti Kami