Rencana Relokasi Kanim Semarang Jadi Perhatian Serius Banyak Pihak

SEMARANG - Rencana untuk merelokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang terus bergulir. Kondisi Kanim Semarang saat ini dianggap kurang memadai.

Permasalahan mengenai banjir, lahan parkir hingga struktur bangunan yang tidak menunjang pelayanan menjadi soal utama. Opsi relokasi menjadi pemikiran yang paling tepat dan rasional untuk dilakukan, guna mengatasi permasalahan tersebut.

Baca juga: Excavator dan Bulldozer pilihan Kades Nanggulan dalam Meratakan Jalan Sasaran Pokok TMMD Reg.113

Rencana inipun mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak, diantaranya Sekretariat Kabinet RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Baca juga: Kakorlantas Tinjau Tol Bawen-Kalikangkung, Cek Kesiapan Penerapan Sistem One Way

Terkait hal ini, Sekretariat Kabinet RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mengadakan peninjauan mengenai usulan rencana relokasi tersebut, Rabu (07/06/2023).

Plt. Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Hantor Situmorang mengungkapkan Kanim Semarang merupakan salah satu UPT yang memiliki beban kerja yang cukup tinggi di wilayah Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Baca juga: Cek Fakta! Sumur Bor di Dieng Tak Meledak Hanya Alami Kebocoran Pada Relief Valve, Saat Ini Kondisi Sudah Aman

Data itu ia sampaikan menilik dari perspektif kinerja pelayanan Kanim Semarang, baik pelayanan paspor untuk WNI maupun pelayanan izin tinggal bagi orang asing serta penegakan hukum keimigrasian.

Menurutnya, tersedianya fasilitas yang kurang memadai di Kanim Semarang akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Baca juga: Lebaran Hari kedua, Kendaraan Terpantau Padat, di Jalan Raya Kalibagor - Banyumas

"Dengan kondisi gedung kantor saat ini, perlu dilakukan upgrade serta pengembangan baik dari spesifikasi, kualifikasi serta standarisasi bangunan kantor, " jelasnya, bertempat di Aula Kanim Semarang.

Hantor melanjutkan, pelayanan publik yang berkualitas adalah kebutuhan mendasar yang merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik.

Baca juga: Akibat Oleng, Sebuah Mobil Tabrak Teras Rumah Warga

Ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana menurutnya akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka pelayanan tidak akan maksimal, " ungkapnya.

Lebih lanjut Pria asli Sumatera Utara itu  mengatakan bahwa setiap perencanaan pembangunan harus didukung oleh proses planning yang baik.

Pengajuan anggaran dan pendampingan penyusunan yang tepat akan dapat memberikan hasil yang optimal dari segi perencanaan.

Maka dari itu ia berharap dengan adanya kegiatan peninjauan dari Sekretariat Kabinet dan Direktorat Jenderal Imigrasi ini dapat memberikan perspektif yang komprehensif sehingga dalam proses pengajuan usulan dapat berjalan lancar.

Baca juga: Pasca Banjir Rob, Ditpolairud Polda Jateng Terus berpatroli dan Bantu Perbaikan Tanggul

"Semoga peninjauan ini dapat memberikan insight,  perspektif yang komprehensif, dan guidelines yang tepat, " tutupnya.

Dalam momen yang sama, Kepala Kanim Semarang, Guntur Sahat Hamonangan berkesempatan menjelaskan mengenai urgensi pemindahan Kantor yang telah berdiri sejak 1981 itu.

Dirinya menguraikan gambaran umum tentang Kanim Semarang, seperti aset apa saja yang dimiliki, bagaimana kondisi dan kelayakan bangunan, hingga masalah apa saja yang dialami.

"Dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan maka diperlukannya pembangunan Kantor Imigrasi yang lebih luas nantinya, " tuturnya.

Guntur menjelaskan pembangunan Kantor Imigrasi juga mempertimbangkan bahwa telah diserahnya tanah seluas 2 hektar kepada Kanim Semarang yang berada di area Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Baca juga: Kawal Proyek Strategis Nasional, Kapolda Jateng : Progres Pembangunan PLTU Batang Hampir 100 Persen

Kegiatan dilanjutkan peninjauan secara langsung seluruh bangunan Kantor Imigrasi Semarang. Area perkantoran pegawai dan area pelayanan baik pelayanan Paspor maupun Izin Tinggal Warga Negara Asing. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet RI, Purnomo Sucipto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dedi Hartono.

(N.Son/hms)